Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Alasan Besar Lengan Berkuasa Joko Widodo Harus Dilengserkan Melalui Ahok!


Demo di Istana Negara pada 4 November 2016 kemudian bisa jadi ditujukan untuk menekan Jokowi agar tidak melindungi Ahok. Supaya Jokowi menyuruh Kapolri untuk penjarakan Ahok.

Apakah Jokowi akan nuruti tekanan tersebut? Hanya orang ndeso yang percaya. Jika tuntutan mereka itu dipenuhi maka akan berlanjut dengan tekanan berikutnya, Mungkin Jokowi sudah tahu skenario tersebut.

Mereka para penggagas demo dan para bandarnya berusaha sekuat tenaga agar Jokowi jatuh sebelum Maret 2017. Mengapa demikian?

Saat itu lah masa berlaku Tax Amnesty berakhir. Berarti para pengemplang pajak yang tidak ikut TA akan menjadi target buruan petugas pajak.

Untuk memburu para pengemplang pajak itu, Jokowi telah menyiapkan Ditjen Pajak sekuat forum sejenis di Amerika Serikat, IRS. Lembaga pajak ini akan bergerak ibarat KPK.

Mengapa Ditjen Pajak diperkuat? Ya, sebab pajak akan dijadikan sumber utama pembiayaan pembangunan. Sesuai potensi yang ada. Selama ini potensi pajak luar biasa, tapi tidak jadi rill sebab banyak pengusaha dan politisi tidak bayar pajak sebab bisa kolusi dengan penguasa.

Jokowi mau praktek kotor masa kemudian itu diakhiri. Dia mau bersih, Pajak menjadi titik tolak sebab ketidakpatuhan terhadap kewajiban bayar pajak menjadi sumber dari praktek kotor dalam bisnis, birokrasi dan politik.

Praktek kotor yang selama ini terjadi ialah sebagai berikut, Kolusi pebisnis – birokrat – politisi memungkinkan semua pihak itu ngemplang pajak. Dari pajak yang seharusnya masuk ke kas negara, mereka punya dana berlebih untuk gaya hidup mereka. Juga untuk menggerakan mesin politik, demi memperkuat posisi dari eksklusif atau kelompoknya.

Mereka dengan leluasa bisa membayari ormas-ormas bayaran untuk tujuan mereka. Para petinggi ormas-ormas itu pun bahagia sebab hidup mereka dicukupi, termasuk bisa punya Hammer nih!

Apa kesannya jikalau agresi higienis Jokowi dijalankan?

Maka mereka akan kehilangan dana ekstra yang besar, dan yang lebih penting fatwa uang mereka akan terbuka terang sebab ada kewajiban menciptakan laporan SPT. Jadi, mereka akan jauh lebih sulit untuk mengendalikan partai, dan membayari ormas-ormas bayaran.

Lalu siapakah mereka?

Ditjen Pajak sudah mengantongi nama-nama mereka, juga dana mereka. Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan sesudah periode TA pertama berakhir September lalu, masih sekitar 3000 Komisaris dan direksi perusahaan tambang yang belum melaporkan pajaknya. Itu gres sektor pertambangan, belum sektor politik, birokrat, penguasa tempat dan lain-lain.

Pada rujukan pertambangan, kalangan ini sudah sama-sama tahu bahwa ada satu perusahaan tambang watu bara kelas berat yang ngemplang pajak 10 tahun sebanyak Rp. 18 Triliun. si bos perusahaan bisa ngemplang sedemikian usang sebab dulu cuilan dari kekuasaan! Partai dengan simpel ia kendalikan.

Kini para bos niscaya sudah resah. Begitu juga para politisi yang hidup dari uang kemplangan pajak itu. Gerak politik mereka terang makin sempit sebab tak simpel lagi mendapat mesiu jikalau hingga Jokowi terus berkuasa.

Maka terang sudah agresi “Tangkap Ahok” tak lebih dari bentuk ketakutan orang-orang Kotor yang takut disapu higienis Jokowi.

Jokowi berguru dari pengalaman AS, Untuk menumpas Mafia, pemerintah AS dahului memakai dinas pajak IRS, bukan FBI.

Untuk persiapan menciptakan Dirjen Pajak sehebat IRS Kemenkeu sekarang sudah “menyekolahkan” sekitar 2000 orang pajak muda untuk berguru cara kerja IRS di AS, dan di beberapa negara lainnya.

Maka sebelum itu terjadi, Jokowi harus dilengserkan dengan banyak sekali cara, Jika hingga Maret 2017 upaya mereka itu gagal, maka hidup dan gerak mereka akan makin sulit. Bahkan sebagian dari mereka sudah niscaya bakal masuk bui, atau kabur ke luar negeri dan masuk DPO interpol!

Masuk logika juga ya..bagaimana berdasarkan anda?

Sumber: http://news.beritapasti.com/hot-news/coba-cek-ini-dia-alasan-mengapa-jokowi-harus-dijatuhkan-melalui-ahok/